>>>>>>>
  • VIsi Biro : Menjadi Biro yang Berkualitas Prima dan menjadi Ujung Tombak Pembangunan Jawa Barat melalui Sinergitas yang Berkelanjutan

Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan DPRD Provinsi Jawa Barat, Biro Investasi dan BUMD adalah salah satu unit kerja yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

“Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian, fasilitasi, serta pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi Bidang Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan”

 

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Investasi dan BUMD mempunyai fungsi:

  1. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;
  2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;
  3. Pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi Bidang Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;
  4. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi Bidang Perijinan dan Penanaman Modal, Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi, Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan dan Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan.

Rincian Tugas Biro Investasi dan BUMD adalah sebagai berikut :

  1. pengkajian program kerja Biro Investasi dan BUMD;
  2. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Perijinan dan Penanaman Modal;
  3. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi;
  4. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bidang Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan;
  5. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;
  6. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tentang Perijinan dan Penanaman Modal;
  7. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tentang Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi;
  8. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tentang Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan;
  9. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tentang Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;
  10. pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi Bidang Perijinan dan Penanaman Modal;
  11. pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi bidang Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi
  12. pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi bidang Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan;
  13. pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi bidang Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan;
  14. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi Perijinan dan Penanaman Modal;
  15. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi;
  16. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi Pengelolaan BUMD Bidang Keuangan;
  17. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi Pengelolaan BUMD Bidang Non Keuangan.